Polres TTU Sambut Tim Puslitbang Polri, Dukung Penelitian Kesesuaian Norma Indeks Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Tribratanewsttu.com, Kefamenanu – Polres Timor Tengah Utara (TTU) menyambut dengan penuh apresiasi kedatangan team Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri terkait Kesesuaian Norma Indeks Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan Kebutuhan Operasional Riil serta Karakteristik Kewilayahan guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum di Polda Nusa Tenggara Timur dan Jajaran. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 09.45 WITA, bertempat di Aula Bhayangkari Polres TTU, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kegiatan penelitian ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mengevaluasi kesesuaian norma indeks biaya atau anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan kebutuhan operasional nyata di lapangan. Penelitian tersebut juga melibatkan Polres Belu dan Polres Malaka sebagai satuan kewilayahan yang memiliki karakteristik geografis, kondisi sosial masyarakat, serta tantangan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Polri.

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Penelitian Puslitbang Polri, Kombes Pol Muhamad Fauzi, S.I.K., S.H., M.M., didampingi Sekretaris Tim, Kompol Wibowo Saputra, S.Pd., S.I.K., narasumber Penda TK. I Dini Dwi Kusumaningrum, S.Sos., M.S., serta anggota tim Briptu Melinia Fitrika Irjayanti, S.S. Sementara itu, pendamping dari Polda NTT yang turut hadir ialah Ipda Florianus Guido Harum, S.H., dan Ipda Oscar Otnial Tonael.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres TTU AKBP Eliana Papote, S.I.K., M.M., Kapolres Belu AKBP I. Gede Eka Putra Astawa, S.H., S.I.K., dan Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M., bersama para pejabat utama (PJU) dari ketiga polres, serta para perwira dan anggota fungsi reserse kriminal (Reskrim).

Dalam sambutannya, Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Tim beserta seluruh anggota Tim Penelitian Puslitbang Polri, pendamping dari Polda NTT, Kapolres Belu, Kapolres Malaka, serta seluruh peserta yang hadir. Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan penelitian yang dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Kapolres TTU berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kondisi nyata pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi personel dalam penanganan perkara. Menurutnya, kebutuhan operasional penyidik perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi geografis, jarak tempuh, aksesibilitas wilayah, serta kompleksitas penanganan perkara, sehingga dukungan anggaran yang tersedia dapat menunjang pelaksanaan tugas secara optimal.

Setelah pembukaan oleh Kapolres TTU, kegiatan dilanjutkan dengan penayangan video pengantar penelitian dan sambutan Ketua Tim Penelitian Puslitbang Polri, Kombes Pol Muhamad Fauzi. Dalam arahannya, Ketua Tim menjelaskan bahwa Puslitbang Polri memiliki peran dalam mendukung pengembangan kebijakan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas kepolisian.

Ia menegaskan bahwa penelitian ini bertujuan menghimpun masukan yang dapat digunakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri serta Bareskrim Polri dalam mengevaluasi dan menyusun norma indeks biaya penyelidikan dan penyidikan. Penyusunan norma tersebut perlu memperhatikan kondisi riil di lapangan, karakteristik geografis, serta perbedaan kebutuhan operasional antardaerah di Indonesia, termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki tantangan kewilayahan tersendiri.

Ketua Tim juga menekankan pentingnya data dan masukan yang faktual dari personel yang melaksanakan tugas secara langsung. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan nantinya diharapkan mampu mendukung penegakan hukum yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum.

Adapun fokus penelitian meliputi tiga aspek utama, yakni menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian norma indeks biaya atau anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan kebutuhan operasional riil; mengidentifikasi kendala serta karakteristik kewilayahan, khususnya di wilayah hukum Polda NTT dan kawasan perbatasan, yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum; serta merumuskan rekomendasi perbaikan norma indeks dan regulasi penanganan perkara agar pelaksanaan tugas penyidik dapat berjalan lebih optimal.

Dukungan Polres TTU dalam kegiatan ini diwujudkan melalui kehadiran pimpinan, pejabat utama, serta personel yang berkaitan langsung dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Keterlibatan personel tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan informasi, pengalaman, dan gambaran mengenai kebutuhan operasional serta tantangan penanganan perkara di wilayah hukum masing-masing.

Melalui penelitian ini, diharapkan terhimpun data dan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi kebijakan bagi pimpinan Polri, terutama dalam mewujudkan norma indeks anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap personel Reskrim, meningkatkan efektivitas penanganan perkara, serta mendorong terwujudnya pelayanan penegakan hukum yang semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada pukul 10.36 WITA, kegiatan penelitian di Aula Bhayangkari Polres TTU selesai dilaksanakan dalam keadaan aman dan lancar, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendalaman. Polres TTU menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian tersebut sebagai bentuk komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Melalui kegiatan ini, Polres TTU berharap hasil penelitian Puslitbang Polri dapat memberikan manfaat nyata bagi institusi, terutama dalam penyempurnaan norma indeks biaya operasional yang memperhatikan kebutuhan riil dan karakteristik wilayah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Polda NTT dan jajaran diharapkan semakin efektif, akuntabel, profesional, serta mampu memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada masyarakat.